+62 818-0808-0605 info@konsultanpajakgunungkidul.com

Pajak

Ilustrasi pengitungan PPh 21 berdasar PMK 168 Tahun 2023

PMK 168 Tahun 2023: Penjelasan Pelaksanaan Potongan PPh 21

Pendapatan Pajak (PPh) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Dana ini berperan krusial dalam membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Landasan hukum PPh tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya, Pemerintah telah mengesahkan PMK […]

PMK 168 Tahun 2023: Penjelasan Pelaksanaan Potongan PPh 21 Read More »

Ilustrasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan

Pajak merupakan instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi suatu negara, dengan tujuan utama untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat potensi ketidakwajaran dalam transaksi wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah hubungan istimewa di antara wajib pajak. Hubungan tersebut dapat mempengaruhi keputusan satu sama lain, sehingga

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan Read More »

Gedung Kemenkeu

PMK Terbaru: Perincian Terbaru dalam Penerapan PKKU

Pada tanggal 29 Desember 2023, Kementerian Keuangan meresmikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Peraturan tersebut adalah PMK Nomor 172 Tahun 2023. Dengan adanya pengesahan PMK Nomor 172 Tahun 2023, tiga peraturan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi sejak peraturan

PMK Terbaru: Perincian Terbaru dalam Penerapan PKKU Read More »

Ilustrasi Objek PPh

Bukan Objek PPh: Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh

Dalam perpajakan, terdapat berbagai bentuk pengecualian yang menetapkan suatu entitas sebagai bukan objek pajak. Pengecualian ini bervariasi tergantung pada jenis pajak yang sedang dibahas. Sebagai contoh, pada Pajak Penghasilan (PPh), beberapa pengecualian umum meliputi hibah, warisan, dan hadiah. Sementara itu, pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdapat pengecualian untuk kategori barang tertentu, seperti bahan pangan, obat-obatan,

Bukan Objek PPh: Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Read More »

Objek PPh

Objek PPh: Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Untuk menghitung dan mengumpulkan pajak, diperlukan objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan. Objek pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu

Objek PPh: Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Read More »

Neraca Keuangan

Neraca Keuangan: Pengertian, Contoh, hingga Cara Menyusunnya

Laporan neraca keuangan, atau neraca keuangan, merupakan dokumen yang sangat penting dalam pelaporan keuangan sebuah perusahaan. Dalam dunia bisnis, laporan ini memiliki peran yang sangat penting bagi berbagai pihak terkait seperti pemilik, investor, kreditor, dan manajemen, untuk memahami struktur keuangan perusahaan. Neraca keuangan memberikan informasi tentang aset perusahaan, kewajiban yang harus dipenuhi, dan ekuitas yang

Neraca Keuangan: Pengertian, Contoh, hingga Cara Menyusunnya Read More »

PPh 21 Terbaru: Perhitungan Tarif Efektif PPh 21

PPh 21 Terbaru: Perhitungan Tarif Efektif PPh dalam PP 58/2023

Pemerintah baru-baru ini mengumumkan penerapan regulasi baru terkait perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Regulasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. PPh Pasal 21 adalah jenis pajak yang dikenakan pada pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak individu yang berada di dalam negeri. Pajak

PPh 21 Terbaru: Perhitungan Tarif Efektif PPh dalam PP 58/2023 Read More »

PKKU: Pentingnya Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

PKKU: Pentingnya Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Dalam era globalisasi bisnis, perusahaan multinasional sering memiliki entitas terkait di berbagai negara. Salah satu isu penting dalam konteks ini adalah penetapan harga transfer atau transfer pricing, yang mengacu pada penetapan harga barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual antar entitas terkait dalam perusahaan multinasional. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) diterapkan dalam situasi transfer pricing

PKKU: Pentingnya Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Read More »

Core Tax Administration System

Core Tax Administration System: Penjelasan hingga Cara Kerjanya

Core Tax Administration System atau CTAS merupakan fondasi yang sangat penting dalam menjalankan dan mengatur sistem perpajakan suatu negara. Sebagai sistem yang komprehensif, CTAS memiliki peran kunci dalam membantu otoritas pajak dalam mengelola, memantau, dan mengawasi proses perpajakan dengan efisiensi yang tinggi. Selain itu, dalam menghadapi sistem perpajakan yang semakin kompleks dan meningkatnya volume serta

Core Tax Administration System: Penjelasan hingga Cara Kerjanya Read More »

PSIAP: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan DJP

PSIAP: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan DJP

Proses reformasi perpajakan di DJP terus berlanjut, mencakup sejumlah inisiatif yang meliputi reformasi organisasi, sumber daya manusia, dan juga sistem informasi perpajakan. Sebagai bagian dari upaya ini, PSIAP telah menjadi langkah strategis dalam rangka reformasi perpajakan secara keseluruhan. Pentingnya reformasi perpajakan terletak pada tujuannya yang mengarah pada peningkatan penerimaan pajak, menjadikannya sebagai elemen krusial dalam

PSIAP: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan DJP Read More »

Scroll to Top