Penyusunan Master File, Local File, dan Laporan per Negara (CbCR) sesuai PMK 172/2023 untuk membuktikan harga transaksi afiliasi Anda wajar, patuh, dan siap menghadapi pemeriksaan pajak.
Pahami dasar hukum, fungsi, dan mengapa dokumen ini menjadi salah satu senjata kepatuhan paling strategis bagi perusahaan berskala menengah ke atas.
TP Doc adalah dokumen penentuan harga transfer yang wajib disusun oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi (hubungan istimewa), guna membuktikan bahwa harga atau laba transaksi tersebut telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) – yaitu harga yang wajar seperti transaksi antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.
Berdasarkan PMK 172/PMK.03/2023 (menggantikan PMK 213/2016), dokumentasi ini tersusun dalam tiga lapis: Dokumen Induk (Master File), Dokumen Lokal (Local File), dan Laporan per Negara (Country-by-Country Report). Dokumen wajib menggunakan Bahasa Indonesia dan harus tersedia maksimal 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Diatur dalam PMK 172/PMK.03/2023, menegaskan kembali komitmen Indonesia pada transparansi perpajakan global sesuai standar OECD BEPS Action 13.
Saat fiskus memeriksa transaksi afiliasi, dokumen inilah satu-satunya bukti paling kuat yang Anda miliki untuk mempertahankan posisi pajak perusahaan.
Tanpa dokumentasi yang memadai, DJP berwenang menghitung penghasilan Anda secara jabatan (best judgment) sesuai prinsip kewajaran – potensi koreksi bisa membengkak berkali-kali lipat.
Dokumen harus tersedia maksimal 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan siap diserahkan dalam 1 bulan saat diminta DJP. Kepatuhan waktu menyelamatkan Anda dari sanksi administrasi.
Analisis komparabilitas dan pemilihan metode transfer pricing yang tepat menjadi bukti ilmiah yang memperkuat posisi Anda dalam pemeriksaan, keberatan, hingga banding.
Setiap lapisan memiliki fungsi dan isi berbeda. Kami menyusun ketiganya secara menyeluruh, presisi, dan terdokumentasi rapi.
Gambaran menyeluruh struktur bisnis grup secara global untuk memahami konteks ekonomi antar entitas afiliasi.
Analisis paling detail dan paling sering diminta fiskus saat pemeriksaan transaksi afiliasi Wajib Pajak.
Laporan per negara untuk grup usaha besar, memetakan alokasi penghasilan dan pajak secara global.
Kewajiban timbul apabila salah satu ambang batas pada tahun pajak sebelumnya terpenuhi – ukur posisi bisnis Anda di tabel berikut.
| Kriteria Transaksi / Omzet | Ambang Batas | Dokumen Wajib |
|---|---|---|
| Peredaran bruto tahun pajak sebelumnya | > Rp50 Miliar | Master File & Local File |
| Transaksi afiliasi barang berwujud | > Rp20 Miliar | Master File & Local File |
| Transaksi jasa, bunga, royalti, atau pemanfaatan harta tidak berwujud | > Rp5 Miliar per jenis | Master File & Local File |
| Transaksi dengan afiliasi di negara tarif pajak lebih rendah dari Indonesia (22%) | Tanpa Batas Nilai | Master File & Local File |
| Entitas induk dengan peredaran bruto konsolidasi | ≥ Rp11 Triliun | Tambah Laporan per Negara (CbCR) |
Perhatikan tenggat: Master File & Local File wajib tersedia paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan CbCR dalam 12 bulan. Ringkasan (ikhtisar) dokumen wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan, dan dokumen lengkap hanya diserahkan bila diminta DJP (maksimal 1 bulan sejak permintaan).
Layanan end-to-end dari pemetaan transaksi hingga dokumen final yang siap diserahkan kepada fiskus.
Proses sistematis yang menjaga kualitas, akurasi, dan kerahasiaan data bisnis Anda dari awal hingga akhir.
Kami menganalisis struktur kepemilikan, rantai nilai, dan seluruh transaksi afiliasi untuk memahami fungsi, aset, dan risiko tiap entitas.
Inventarisasi kontrak, laporan keuangan, dan data pendukung lain secara aman dan terenkripsi, lengkap dengan keterangan per transaksi.
Pemilihan metode, analisis kesebandingan, dan penyusunan ketiga lapis dokumen secara presisi sesuai lampiran PMK 172/2023.
Quality control internal, penyusunan surat pernyataan & ikhtisar SPT, lalu pendampingan penuh bila fiskus melakukan pemeriksaan.
Jangan tunggu pemeriksaan datang. Konsultasikan struktur transaksi afiliasi Anda sekarang dan pastikan setiap rupiah terbukti wajar, legal, dan terlindungi.
Jawaban ringkas untuk pertanyaan paling sering diajukan klien kami seputar dokumentasi transfer pricing.
Bisnis Anda wajib membuat TP Doc bila memiliki transaksi afiliasi dan memenuhi salah satu ambang batas pada tahun pajak sebelumnya: omzet lebih dari Rp50 miliar, transaksi barang afiliasi lebih dari Rp20 miliar, transaksi jasa/bunga/royalti lebih dari Rp5 miliar per jenis, atau bertransaksi dengan afiliasi di negara tarif pajak rendah. Tim kami siap membantu memetakan status kewajiban Anda secara gratis.
Master File dan Local File wajib tersedia paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak (misal tutup buku 31 Desember, dokumen siap 30 April). Sedangkan CbCR tersedia dalam 12 bulan. Dokumen tidak perlu diserahkan rutin, melainkan hanya saat diminta DJP dalam maksimal 1 bulan.
Ketika DJP memeriksa transaksi afiliasi dan dokumentasi tidak tersedia, fiskus berwenang menghitung penghasilan secara jabatan (best judgment). Alhasil, potensi koreksi, pajak tambahan, hingga sanksi administrasi bisa jauh lebih besar dibandingkan jika Anda memiliki dokumen yang memadai sejak awal.
Tidak. Dokumen lengkap cukup disimpan dan siap diserahkan saat diminta dalam pemeriksaan atau pengawasan. Yang wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan adalah ikhtisar (ringkasan) Master File & Local File beserta surat pernyataan ketersediaan yang ditandatangani pengurus.
TP Doc adalah dokumentasi pembuktian bahwa transaksi afiliasi telah sesuai prinsip kewajaran, bersifat wajib bila ambang terpenuhi. Sedangkan tax planning adalah strategi efisiensi pajak legal. Keduanya saling melengkapi: perencanaan yang baik tetap membutuhkan dokumentasi yang kuat agar tidak mudah dikoreksi fiskus.
Bergantung kompleksitas transaksi dan kelengkapan data, umumnya penyusunan Master File & Local File membutuhkan 4-8 minggu. Dengan tenggat 4 bulan, masih tersedia ruang review yang cukup bila proses dimulai sejak awal. Kami menyarankan memulai paling lambat pada kuartal pertama tahun pajak berjalan.
